Upaya tersebut bertujuan meminimalkan hambatan teknis perdagangan, khususnya dalam meningkatkan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor, termasuk untuk produk viscose staple fibres, produk kayu olahan, ban dan tabung kendaraan bermotor, serta baja dan produk turunannya.
Kerja sama bilateral juga diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah Arab Saudi guna meningkatkan akses produk Indonesia di kawasan Timur Tengah. Selain itu, sinergi dengan pemerintah China dilakukan untuk memastikan produk impor yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan standar yang berlaku.
Catatan menarik lain yang dihimpun BSN adalah dari pengembangan SNI yang mengadopsi standar internasional. Selain dapat menyelaraskan dengan praktik global, kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pengguna standar.
“Dari pembelian 7 SNI yang mengadopsi internasional terbanyak sepanjang tahun 2025, masyarakat memperoleh penghematan biaya sebesar Rp 3,7 miliar dibandingkan jika membeli standar internasional secara langsung,” ungkap Kristianto.
Beberapa SNI adopsi tersebut meliputi SNI ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi; SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi; SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu; SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen; SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3; SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen
Lingkungan; serta SNI ISO 22301:2019, Sistem manajemen kelangsungan usaha.
Pada bidang akreditasi, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah melakukan akreditasi terhadap 644 lembaga penilaian kesesuaian. Sementara itu, di bidang metrologi melalui pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, BSN memperoleh sembilan pengakuan internasional baru atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi. Hingga akhir 2025, total pengakuan internasional mencapai 164 lingkup.
Memasuki tahun 2026, BSN akan terus berkontribusi terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai Prioritas Nasional untuk peningkatan daya saing dan perlindungan Masyarakat melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai pilar infrastruktur mutu nasional.
BSN akan memfokuskan kebijakan pada pengendalian mutu barang beredar, perluasan pengakuan dan keberterimaan internasional hasil standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta penguatan keterlibatan pihak ketiga.
BSN juga berkontribusi dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, antara lain melalui penguatan standar dan ketertelusuran di bidang keamanan pangan, pelayanan kesehatan, pertanian dan perikanan, perumahan dan permukiman, serta pendidikan, sebagai bagian dari upaya
percepatan pembangunan nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Beberapa SNI yang menjadi prioritas antara lain tuna ground meat beku, produk katering, ikan patin, susu bubuk kambing, sistem pembangkit energi angin, instalasi nuklir, kelurahan tangguh bencana, serta reklamasi lahan bekas tambang.
“Ke depan, standardisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga fondasi perlindungan masyarakat dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Dengan arah kebijakan tersebut, kami berharap BSN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Indonesia,” tegas Kristianto. (Rls/SA)
