5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyelenggarakan Retret Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Islamic Centre, Bandar Lampung, pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan birokrasi, integritas aparatur, serta meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa penguatan birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan kompetensi teknis, tetapi harus diawali dengan pembentukan karakter, integritas, dan spiritualitas para pemimpin birokrasi.
Gubernur menerangkan bahwa pelaksanaan retreat di lingkungan masjid memiliki makna yang mendalam sebagai simbol bahwa kepemimpinan pemerintahan harus dibangun di atas nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, serta pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, dalam sejarah Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, musyawarah, pemerintahan, dan peradaban.
“Nilai-nilai itulah yang ingin kita hadirkan dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung. Kita ingin birokrasi dibangun di atas fondasi moral yang kuat sehingga setiap kebijakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi masyarakat,” pesan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan.
Selain penyampaian materi melalui sambutan resmi, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga hadir secara langsung dalam rangkaian retreat untuk memberikan motivasi kepada seluruh peserta.
Dalam suasana yang hangat dan penuh keterbukaan, Gubernur berdialog serta berbincang dengan para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mengenai berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Melalui forum diskusi yang berlangsung interaktif tersebut, Gubernur mendorong para Sekda untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, serta menghadirkan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
