5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Provinsi Lampung memasuki babak baru dalam pemanfaatan teknologi antariksa. Pada 5 Agustus 2026, satelit Lampung-1 dijadwalkan diluncurkan dari lepas pantai Shandong, Tiongkok, sebagai bagian dari misi peluncuran OSE Hyperspectral Twin Satellites yang dikembangkan perusahaan antariksa STAR.VISION Aerospace.
Peluncuran ini menjadi tonggak penting bagi pemanfaatan teknologi satelit dalam mendukung pembangunan daerah berbasis data. Lampung-1 dibangun melalui kolaborasi STAR.VISION bersama Pemerintah Provinsi Lampung yang dikoordinasikan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kolaborasi tersebut diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan STAR.VISION di Shandong, Tiongkok, pada 28 Mei 2025.
Melalui kerja sama tersebut, Lampung menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit hyperspectral untuk mendukung pembangunan daerah.
Yang menjadi pembeda, kolaborasi ini.tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satelit Lampung-1 bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan dimiliki dan dioperasikan oleh STAR.VISION Aerospace.
Pemerintah Provinsi Lampung memanfaatkan data dan teknologi yang dihasilkan satelit tersebut untuk mendukung perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menuturkan bahwa kehadiran Lampung-1 merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern melalui pemanfaatan teknologi.
“Di era sekarang, keputusan yang baik harus lahir dari data yang akurat. Lampung-1 akan membantu kita melihat kondisi daerah secara lebih cepat, lebih luas, dan lebih presisi sehingga kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Mirza.
Selama ini, pemerintah masih banyak bergantung pada survei lapangan untuk memetakan kondisi wilayah. Proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta hanya mampu menjangkau lokasi tertentu. Perubahan kondisi lahan pertanian, kawasan hutan, daerah rawan bencana, kualitas sungai, hingga perkembangan infrastruktur sering kali baru diketahui setelah dilakukan pengecekan langsung.
Akibatnya, banyak kebijakan harus menunggu data terkumpul terlebih dahulu, sementara kondisi di lapangan bisa berubah dengan cepat.
