Selain itu, capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp 1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp 2.339,36 miliar.
“Kami sejak awal tahun turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” tambah Fatoni.
Selain melakukan kunjungan ke Cilegon, selama Tahun 2022, Tim Kemendagri juga telah mengunjungi sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Sorong, Kota Batu, dan Kota Samarinda.
Fatoni menekankan, untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun. Hal ini dilakukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah bisa berjalan sejak awal tahun. Selain itu, dengan percepatan realisasi belanja APBD, uang beredar di masyarakat, ekonomi berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung dengan cepat.
“Sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan merasakan kehadiran pemerintah dan kehadiran negara,” tutur Fatoni.
Sementara itu, untuk pengendalian inflasi di daerah, Fatoni mengimbau agar daerah menjaga pasokan dan harga bahan makanan. Selain itu, daerah juga diminta ikut mengendalikan pasar, dan tidak ragu menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inflasi harus dijadikan fokus utama, sama halnya ketika menangani Covid-19.
“Penanganan inflasi harus diberlakukan sama ketika kita menangani Covid 19, dengan keseriusan tersebut, inflasi dapat kita kendalikan,” kata Fatoni. (Rls/SA)
