oleh

WALHI Lampung Pertanyakan Klaim Pemkot Bandar Lampung Soal Penanganan Banjir, Ini Alasannya

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung mempertanyakan klaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terkait dengan keberhasilan penanganan persoalan banjir di kota setempat.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Eva Dwiana saat menggelar dialog bersama awak media dalam rangka satu tahun kepemimpinan bersama Deddy Amarullah sebagai Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

Pada beberapa media disampaikan wacana keberhasilan Pemkot Bandar Lampung untuk penanganan banjir dalam satu tahun menjabat, seperti dengan menjalankan program ‘Gerebek Sungai’.

Kemudian, program lainnya berupa perbaikan drainase dan pengerukan sedimentasi supaya tidak terjadi penyumbatan sampah agar tidak terjadi banjir kembali.

Direktur WALHI Lampung, Irfan Tri Musri menyampaikan bahwa pernyataan dari wali kota Bandar Lampung tersebut perlu dipertanyakan kebenarannya karena di Kota Bandar Lampung masih banyak lokasi rawan banjir.

Menurutnya, bahkan beberapa hari lalu beberapa titik kota mengalami banjir akibat hujan deras seperti di beberapa kecamatan yaitu Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Kedamaian, Rajabasa, Sukarame, Sukabumi, Panjang, dan Bumiwaras terdapat belasan titik banjir.

“Tentunya pemerintah bisa menyampaikan klaim berhasil kurangi banjir dengan data dan upaya yang sudah dilakukan dan juga dengan perbandingan berapa kali dan di berapa titik banjir di tahun 2020 dan tahun 2021,” paparnya, Rabu (2/3/2022).

Kemudian, soal banjir di Rajabasa dengan adanya pembangunan Living Plaza Baru mengakibatkan hilangnya daerah resapan air karena adanya penimbunan aktivitas pembangunan Living Plaza tersebut.

Akibat Pemkot Bandar Lampung yang sembarangan menerbitkan izin, sebut dia, lantas bagaimana bisa keluar jika dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) nya tidak ada solusi atas dampak yang akan ditimbulkan.

Baca Juga  KAI Mulai Izinkan Anak di Bawah 12 Tahun Naik Kereta, Berikut Syarat Lengkapnya

Seharunya, pemerintah setempat lebih selektif dalam menerbitkan izin-izin pembangunan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan terjadinya bencana di Kota Bandar Lampung.

Serta, meninjau kembali rencana pembangunan Living Plaza dan bisa mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan awal sebagai daerah resapan air.

Selain itu bagaimana upaya Pemkot Bandar Lampung dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung, dengan kondisi ekologis Kota Bandar Lampung yang sudah sangat memprihatinkan.

“Lebih dari 80% bukit di Kota Bandar Lampung sudah mengalami alih fungsi, ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandar Lampung yang menurut pemerintah kota tersisa 11,08%,” paparnya.

Kemudian, Sungai-sungai di Kota Bandar Lampung sudah tercemar dan mengalami penyempitan dan pendangkalan, kondisi wilayah pesisir Kota Bandar Lampung yang sudah rusak dan menjadi tempat tumpukan sampah.

“Serta tidak maksimalnya pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan kota selalu mengalami bencana ekologis banjir, predikat kota terkotor dan kota minim RTH,” bebernya.

Lanjut Irfan menyatakan selain hal tersebut, belum lagi saat ini masyarakat kota setempat dihadapkan pada revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung yang mana permasalahan dalam proses penyusunannya antara lain ialah terkait klausul total luas kawasan lindung saat ini hanya 22,69 persen dari total luas daerah ini yang seharusnya 30 persen.

Lalu, pada Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung dalam pasal 22 huruf (b) yaitu kawasan hutan lindung batu srampog Register 17 di Kecamatan Panjang direncakanan ditetapkan sebagai kawasan perumahan.

“Hal ini merupakan sebuah kemunduran, alih-alih menambah luasan RTH yang saat ini diklaim 11,08 persen yang seharusnya RTH berada di angka 20 persen,” katanya.

Baca Juga  Wali Kota Herman HN Dianugerahi Bapak Pembangunan, Ini Penjelasan Ketua DPRD Bandar Lampung

Di bagian bukit-bukit Kota Bandar Lampung juga sampai dengan hari ini tidak ada upaya dalam penyelamatan wilayah bukit kota dari aktivitas tambang dan alih fungsi yang semakin mengancam hilangnya bukit dan juga mengancam keselamatan rakyat.

Hal ini dapat terlihat pada penambangan batu di Bukit Sukamenanti di Kelurahan Sukamenanti Baru, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung masih berlangsung hingga saat ini.

Di lokasi penambangan yang diduga ilegal itu, tampak dua ekskavator dan dua truk engkel dipakai untuk memperlancar penambangan.

Penambangan bukit memang izinnya sekarang harus ke pusat tapi Pemkot Bandar Lampung tidak bisa lepas tangan begitu saja dengan fenomena ini.

Pemprov dan Pemkot harusnya ikut mengawasi dan jika berdampak buruk bagi masyarakat harus ditutup, apalagi tidak punya izin.

“Jangan juga status kepemilikan lahan dijadikan alasan Pemkot tidak bisa menindak, ini tidak benar,” pungkas Irfan. (Rls/SA)

Gambar Gravatar
(Visited 13 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *