5W1HINDONESIA.ID, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan dijalankan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana.
Penegasan tersebut disampaikan Eva saat memberikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD dalam Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat I Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota, Senin (10/11).
Pendapatan Anjlok, PAD Jadi Juru Selamat
Dalam paparannya, Eva mengakui adanya penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan. “Terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar 8,53 persen. Ini disebabkan oleh menurunnya transfer dari pemerintah pusat hingga Rp286 miliar atau sekitar 17,67 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot Bandarlampung tetap optimistis. Penurunan dana pusat ini akan disikapi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strateginya meliputi digitalisasi sistem pajak, validasi data wajib pajak, penguatan regulasi, hingga penegakan hukum.
“Kami menargetkan PAD tahun 2026 dapat mencapai 42,47 persen dari total pendapatan daerah,” ujar Eva.
Fokus Pembangunan: Pendidikan, Kesehatan, hingga Ekonomi Kreatif
Pembangunan di tahun 2026 akan difokuskan pada empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
-
Pendidikan: Dianggarkan untuk rehabilitasi sekolah rusak dan peningkatan kompetensi guru.
-
Kesehatan: Layanan kesehatan akan didigitalisasi melalui aplikasi E-Puskesmas.
-
Infrastruktur: Komitmen untuk perbaikan jalan, drainase, dan pengelolaan sampah berkelanjutan.
-
Ekonomi: Dorongan kemitraan strategis dengan swasta, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis budaya Lampung.
Atasi Macet dan Sulap Pesisir Jadi Ikon Wisata
Menanggapi saran Fraksi PKS, Wali Kota Eva menegaskan Pemkot terus menindaklanjuti Masterplan Transportasi Kota. Upaya mengatasi kemacetan akan dilakukan dengan pembangunan flyover, underpass, dan sistem Area Traffic Control System (ATCS).
Tak hanya itu, sektor pariwisata juga menjadi perhatian. “Kawasan pesisir akan ditata menjadi ikon wisata baru yang tertata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Eva menutup dengan janji bahwa seluruh pembiayaan daerah, termasuk yang bersumber dari pinjaman dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), akan diarahkan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan RSUD baru, pengadaan alat kesehatan, dan penataan trotoar.
“Kami berkomitmen menjalankan APBD dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
