Padahal seharusnya secara bertahap pemerintah mampu untuk mereduksi banjir di Kota Bandar Lampung jika pemerintah mau dan fokus untuk menyelesaikan persoalan banjir ini.
“Karena secara kemampuan keuangan juga kita lihat pemerintah kota cukup banyak menghamburkan uang untuk kegiatan lain tetapi untuk penanganan banjir sepertinya pemerintah agak ‘seret’ untuk mengeluarkan uang,” ujarnya.
Ini membuktikan bahwa anggaran yang ada tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah, melainkan hanya meredam gejala sementara.
Ketika banjir terjadi wali kota hadir membawa bantuan sembako dan memberikan santuan, tetapi tidak fokus pada bagaimana upaya mencegah banjir.
Pendekatan teknis seperti drainase hanyalah solusi semu jika tidak dibarengi dengan perbaikan tata ruang, penyediaan ruang terbuka hijau, perbaikan tata kelola sungai serta peningkatan tata kelola sampah di Kota Bandar Lampung.
Akar Masalah yang Sengaja Diabaikan
Walhi menilai pemerintah secara sadar membiarkan kerusakan lingkungan terus berlangsung, di antaranya: alih fungsi kawasan resapan air menjadi permukiman dan kawasan komersial, perusakan wilayah perbukitan dan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kota
Penyempitan dan pencemaran sungai akibat lemahnya pengawasan, Pembiaran pembangunan di kawasan rawan bencana.
Kondisi ini bukan terjadi tanpa sebab, melainkan akibat dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan minim kontrol.
Irfan menegaskan bahwa banjir yang terjadi di Bandar Lampung merupakan bencana ekologis, yaitu bencana yang dihasilkan dari keputusan politik dan kebijakan pembangunan yang merusak lingkungan.
