Jika PUS terpaksa harus menikah pada usia dibawah 21 tahun maka sangat disarankan supaya menunda kehamilan sampai benar-benar siap.
Untuk itu, pihaknya berharap akan ada kolaborasi dengan ACT sebagai Lembaga Non Pemerintah dengan mengikuti program yang ada. Dimana selama ini ACT sudah turut menjalankan intervensi baik spesifik maupun sensitif.
Intervensi spesifik yang dilakukan berkaitan langsung seperti pemberian paket gizi sedangkan intervensi sensitif yang dilakukan seperti pembangunan sumur, sanitasi, pengentasan kemiskinan dan edukasi pola asuh.
“Karena kita butuh percepatan maka hasil pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Ibu Wagub selaku Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) Provinsi Lampung,” katanya.
Head of Area ACT Lampung Bengkulu Dian Eka Darma Wahyuni sangat bersyukur jika bisa mendiskusikan permasalahan stunting ini dengan Tim Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) Provinsi Lampung.
Dimana saat ini ACT juga sangat konsen dengan isu permasalahan Stunting dan sudah menjalankan Warung Kemanusiaan (Warkem) Mobile yang didalamnya terdapat pelayanan kesehatan, makanan bergizi maupun edukasi. Warkem ini merupakan salah satu bentuk upaya intervensi untuk mencegah stunting.
Lanjutnya, dengan adanya kolaborasi antara ACT dan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maka akan lebih mudah lagi menggandeng stakeholder lain seperti Corporate, Institusi maupun UMKM untuk mensupport upaya tersebut. Menurutnya upaya pencegahan Stunting tidak bisa dijalankan tanpa kolaborasi semua pihak. (Rls/SA)
