oleh

Gelar RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2021, Pemkot Hadirkan Empat Narasumber

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

Kegiatan dihadiri langsung Wali Kota Bandar Lampung Herman HN,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandar Lampung Khaidarmansyah, Wakil Ketua I DPRD Kota Bandar Lampung Aep Saripudin.

Dalam kegiatan forum tersebut, dihadiri juga empat orang narasumber sesuai keahlian bidang masing-masing yaitu Prof. Dr. Sudjarwo, MS dari Universitas Lampung (bidang Pendidikan, Sosial dan Budaya), Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. dari ITERA (bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang).

Kemudian, dr. Arief Yulizar, MARS dari Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Pemprov Lampung (bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup), dan Meily Ika Permata dari Bank Indonesia perwakilan Lampung (bidang Ekonomi, Investasi dan Pelayanan Publik).

Wali Kota Bandar Lampung Herman HN dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemkot Bandar Lampung mengadakan forum
Ini sangat baik dan memang tiap tahun dilaksanakan.

Baca Juga  Dinas PU Optimis, Jembatan Pulau Pasaran Rampung Akhir Tahun

Hal ini berkenaan juga dengan akan berakhirnya jabatan wali kota Bandar Lampung periode 2016-2021.

“Jadi lebih kita tekankan lagi. Saya sampaikan ke Sekda, Bappeda dan lain-lain. Kita jangan terlena sesuai dengan visi misi,” tegasnya.

“Kalau saya perioritaskan lebih dari pada kurang janji-janji dengan rakyat ini,” lanjutnya.

Ia menuturkan dengan adanya forum ini tokoh-tokoh yang mengerti agar dapat berbicara ke forum. “Intinya untuk kebaikan masyarakat Bandar Lampung,” pungkasnya.

Sementara Kepala Bappeda Bandar Lampung Khaidarmansyah mengatakan tujuan digelarnya forum ini adalah untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan penyusunan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dari seluruh stakeholder pembangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Baca Juga  Minyak Goreng Subsidi Masih Langka di Bandar Lampung, Ini Penyebabnya

“Untuk peserta yaitu dari kepala OPD, camat, staf dan tenaga ahli, instansi vertikal di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, stakeholder lainnya dari lembaga swadaya masyarakat tingkat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan dan pemberdayaan perempuan,” tandasnya. (SA)

Gambar Gravatar
(Visited 87 times, 1 visits today)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *