Bandar LampungLampungPesawaran

Gelar Sosialisasi Informasi Status Kepesertaan JKN, Perangkat Desa: Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

51
×

Gelar Sosialisasi Informasi Status Kepesertaan JKN, Perangkat Desa: Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi dalam rangka Pemberian Informasi Status Kepesertaan JKN PBI JK SK Mensos 3 Tahun 2026 || Foto: BPJS Kesehatan Bandar Lampung
BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi dalam rangka Pemberian Informasi Status Kepesertaan JKN PBI JK SK Mensos 3 Tahun 2026 || Foto: BPJS Kesehatan Bandar Lampung

Media Apriliana menyampaikan apresiasi atas kehadiran BPJS Kesehatan yang turun langsung ke wilayah Pesawaran untuk memberikan Pemberian Informasi Status Kepesertaan JKN PBI JK SK Mensos 3 Tahun 2026 sekaligus edukasi bagaimana reaktiviasi Kembali hingga manfaat JKN.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesawaran, Gunawan Catur Prasetyo, menyampaikan bahwa BPS bersama Kementerian Sosial berkolaborasi melakukan Ground Check PBI JK.

Baca Juga  Gelar Sidang Paripurna Istimewa Masa Akhir Jabatan, Wali Kota Herman HN Dinobatkan Bapak Pembangunan

Pelaksanaan ini, masih katanya, bertujuan untuk pemuktakhiran data individu dan keluarga penerima bantuan PBI JK yang sesuai dengan desilnya.

“Dari hasil evaluasi sementara, ditemukan adanya warga yang seharusnya berhak menerima bantuan namun belum terdaftar, serta sebaliknya, warga yang seharusnya tidak lagi menerima bantuan tetapi masih terdata sebagai penerima bantuan iuran,” tambahnya.

Baca Juga  Gubernur Dorong Kabupaten Lampung Tengah tetap Menjadi Penopang Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung

Di akhir sesi salah satu Kepala Desa Kabupaten Pesawaran, Saryoto menyampaikan bahwa sebagian warga yang dinonaktifkan masih tergolong masyarakat rentan dengan penghasilan tidak tetap, seperti buruh harian dan petani musiman.

Kepala desa berharap sebelum dilakukan penonaktifan, ada ruang koordinasi lebih lanjut antara BPJS Kesehatan, pemerintah desa, dan Dinas Sosial agar data yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai fakta.

Baca Juga  Kemendagri Ingatkan Daerah, Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Idul Fitri

“Kami berharap ada sinkronisasi data yang lebih intensif. Pemerintah desa lebih mengetahui kondisi ekonomi warganya secara langsung, sehingga bisa membantu memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya. (Rls/SA)