Adapun komoditas utama yang mendorong kenaikan IPH di berbagai daerah tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Menanggapi perkembangan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menginstruksikan pemerintah daerah yang masih memiliki tingkat inflasi tinggi agar memperkuat koordinasi dengan BPS untuk memahami faktor penyebab inflasi sekaligus menyusun langkah pengendalian yang lebih efektif.
“Kalau umpamanya belum memahami cara perhitungannya dan bagaimana mengatasinya, supaya lebih efektif kami minta teman-teman dinas terkait untuk mengundang BPS, jelaskan secara rinci kemudian bersama-sama mengambil jalan keluarnya. Kalau memang bisa melakukan langkah-langkah dan gerakan yang diperlukan sebisanya, jangan tidak berbuat,” tegas Tomsi.
Menanggapi arahan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansah, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Lampung saat ini masih terkendali dan berada di bawah angka inflasi nasional.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung tetap akan melakukan langkah antisipatif terhadap sejumlah komoditas yang berpotensi memicu kenaikan inflasi.
“Alhamdulillah Lampung kondisinya aman, berada di bawah inflasi nasional. Walaupun secara year to date cenderung meningkat, hal ini perlu diantisipasi dengan melihat komoditas-komoditas penyebabnya sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat,” ujar Yanyan.
Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan guna memastikan inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. (Rls/SA)
