Fokus pada Kualitas, Bukan Bebankan Masyarakat
Senada dengan pemerintah, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyuarakan hal yang sama. Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O Baasir, menyatakan bahwa wacana ini bukanlah untuk membebani masyarakat dengan biaya tambahan, melainkan untuk mendorong tanggung jawab platform OTT demi peningkatan kualitas layanan.
Menurut Marwan, saat ini pengguna tidak memiliki posisi untuk menuntut kualitas layanan karena statusnya yang gratis.
“Sekarang WhatsApp di beberapa negara Asia jatuh (kualitas layanannya). Bisa protes? Enggak bisa. Karena gratis. Sekarang operator yang protes, karena infrastruktur dibangun mereka, tapi OTT yang untung,” kata Marwan.
Ia berpendapat, jika OTT mulai berkontribusi, maka akan ada standar dan jaminan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, bahkan hingga skema pengembalian dana atau refund jika layanan tidak memuaskan.
“Kalau bayar, ada jaminan kualitas, ada jaminan refund. Bukan dari operator, tapi dari OTT-nya,” ujar Marwan.
Marwan berharap isu ini tidak disalahartikan sebagai rencana untuk membuat layanan menjadi berbayar bagi pengguna.
“Jadi tidak dipanasi (isunya), bahwa ‘oh nanti bayar loh’. Karena yang diperjuangkan itu kualitas layanan. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok sudah jadi darah daging. Tapi, saatnya lah OTT ini juga ikut berkontribusi,” tutupnya.
