Dalam sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Biro Perekonomian, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak, terutama OJK, dalam mendorong tercapainya target inklusi keuangan daerah sebesar 85,5% pada 2025 dan 97,2% pada 2045.
Dengan jumlah lebih dari 46 ribu pelaku UMKM di Pringsewu, perluasan akses keuangan diyakini akan memperkuat ekonomi lokal dan mendorong UMKM naik kelas.
Bupati Kabupaten Pringsewu yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pringsewu menegaskan bahwa literasi keuangan memiliki peran penting untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan praktik keuangan merugikan lainnya.
Ia berharap para pelaku UMKM
dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan dan investasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga.
Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung turut berperan penting dalam kegiatan ini dengan memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025.
SNLIK merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan formal oleh masyarakat Indonesia.
Data yang dihasilkan BPS menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan
kebijakan, menetapkan target, serta merancang program strategis dalam
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, termasuk di Kabupaten Pringsewu.
Melalui penyajian data yang akurat dan terukur, BPS membantu memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, OJK Provinsi Lampung berharap UMKM perempuan di Pringsewu dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan pemahaman keuangan di lingkungannya, sekaligus menjadi lebih mandiri secara finansial, produktif, dan berdaya saing.
Sinergi lintas pihak diharapkan terus terjaga agar TPAKD menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Rls/SA)
