Bandar LampungLampungPemerintahan

Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung 2025–2030, Dorong Reformasi Sistem dan Kualitas Pengajaran

160
×

Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung 2025–2030, Dorong Reformasi Sistem dan Kualitas Pengajaran

Sebarkan artikel ini
Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
Pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan || Foto: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal ini ditegaskan dalam pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Senin (13/4/2026).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dewan Pendidikan yang baru dikukuhkan. Ia berharap keberadaan dewan ini dapat menjadi motor penggerak sekaligus pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan di daerah.

Baca Juga  Dampingi Kunjungan Kerja Komisi XII DPR-RI, Gubernur Mirzani Pastikan Kesiapan Distribusi Energi dan Pasokan Listrik di Lampung

“Selamat kepada 13 profesional yang hari ini dilantik. Saya yakin saudara-saudara dapat menyumbangkan pemikiran terbaik untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung,” ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, pendidikan merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus kunci utama kemajuan daerah.

Baca Juga  Wujudkan NZE 2060, Dua Unit Pembangkit EBT di Lampung Resmi Beroperasi

Ia menekankan bahwa sejarah bangsa menunjukkan peran penting kaum terdidik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Indonesia. “Pendidikan adalah representasi harapan orang tua agar anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik,” ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung telah menghapus uang komite sekolah untuk SMA negeri serta menghadirkan program pendidikan gratis.

Kebijakan ini diikuti dengan langkah progresif membebaskan sekitar 24 ribu ijazah yang sebelumnya tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Baca Juga  Mahasiswa Kedokteran se-Sumatra Ikuti LKMM-SoK di Lampung

Untuk itu, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar guna memastikan para siswa dapat memperoleh hak administratif mereka secara penuh. “Kami ingin tidak ada lagi hambatan ekonomi yang menghalangi anak-anak Lampung mendapatkan pendidikan,”  tegas Gubernur.