5W1HINDONESIA.ID, Bandar Lampung – Terkait adanya peristiwa ratusan siswa keracunan makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di kecamatan Sukabumi, Komisi IV DPRD Bandar Lampung memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.
Adapun pihak yang dipanggil pada, Senin (8/9/2025) yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, SPPI, Kepala Sekolah dan ketua yayasan selaku pemilik dapur untuk pendistribusian MBG.
Usai menggelar hearing bersama SPPI dan sejumlah dinas terkait, Komisi IV menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur yang terlibat dalam program tersebut.
“Kalau dapurnya tidak layak, jangan distribusikan makanan. Kami sudah sampaikan itu ke SPPI,” ujar Asroni Paslah selaku ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung.
Menurut data yang diterima, saat ini terdapat 28 dapur yang aktif beroperasi. Komisi IV berencana melakukan monitoring langsung ke lapangan, termasuk pengambilan sampel makanan dari dapur-dapur tersebut.
“Kami akan ambil 2 sampai 3 sampel dapur per dapil. Ada enam dapil, jadi sekitar 18 dapur akan kami tinjau. Kami ingin pastikan apakah mereka layak atau tidak,” lanjutnya.
Temuan sementara dari Dinas Kesehatan menunjukkan adanya kontaminasi bakteri Escherichia coli yang diduga berasal dari air yang digunakan dalam proses memasak. Namun, Komisi 4 belum menyimpulkan penyebab pasti kasus tersebut.
“Bisa saja dari air, bisa juga dari omprengan yang masih basah. Selain E. coli, ada juga potensi kontaminasi dari Salmonella, Staphylococcus, dan Bacillus cereus,” jelasnya Asroni.
Asroni menekankan pentingnya proses pemasakan yang sempurna, minimal pada suhu 75°C, agar bakteri bisa mati dan makanan aman dikonsumsi.
Terkait sanksi, DPRD masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Apakah akan ada penutupan dapur atau evaluasi lainnya, kami masih pelajari. Yang jelas, pengawasan akan kami perketat agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tutupnya.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mencegah stunting.
Komisi IV menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program tersebut, dengan memastikan pelaksanaannya sesuai standar.
