5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung — Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Jihan Nurlela menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di PT. Japfa Comfeed Indonesia Unit Lampung, Jumat (30/1/2026).
Kunjungan ini difokuskan untuk melihat langsung kesiapan industri pangan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Rombongan Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Tim Kunjungan Spesifik Chusnunia Chalim dan diikuti sejumlah anggota, antara lain Novita Hardini, Bambang Haryo Soekartono, Bani Raja Manalu, Rycko Menoza, Ahmad Daeng Sere, Henri Munif, Rusda Mahmud, Andika Satya Wasistho, serta Muhammad Hatta.
Turut hadir perwakilan Kementerian Perindustrian dan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyebut industri pangan sebagai sektor vital yang menentukan keberlanjutan pasokan dan stabilitas harga pangan.
Ia menegaskan, Lampung beruntung menjadi lokasi salah satu unit PT. Japfa Comfeed Indonesia, perusahaan agri-food terintegrasi terbesar di Tanah Air.
“Kunjungan ini penting untuk memperoleh gambaran faktual tentang operasional industri pangan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional dan perekonomian daerah,” ucap Wagub.
Menurut Wagub Jihan, industri pangan menghadapi tantangan global yang menuntut efisiensi, integrasi hulu-hilir, serta daya saing yang kuat. Ia menilai PT. Japfa menjadi contoh industri pangan terintegrasi yang dapat dijadikan rujukan dalam penguatan ekosistem pangan nasional.
Pemerintah Provinsi Lampung, menurut Wagub, sedang mendorong integrasi sektor pertanian, industri, dan dunia usaha yang selama ini masih berjalan parsial. Upaya tersebut diwujudkan melalui program “Desaku Maju” yang dirancang untuk memperkuat rantai pasok dari desa hingga industri.
“Kami berharap industri besar seperti Japfa dapat menjadi lokomotif kemitraan, sekaligus kanopi bagi UMKM lokal agar tumbuh bersama,” kata Wagub Jihan.
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap industri strategis pangan.
Ia menyebut pangan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat.
