Dengan delapan program utama yang jadi panduan ke depan, maka Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan tersebut di tingkat daerah.
Wagub menjelaskan, Provinsi Lampung telah menetapkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Visi ini didukung dengan misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan Inovatif.
Lalu, memperkuat kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif; serta meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Transformasi ekonomi harus lebih cepat dan terarah. Tanpa arah jelas, upaya kita tidak akan mencapai sasaran,” tegasnya.
Provinsi Lampung berkomitmen dan telah menetapkan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap, dimulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5% dan 97,2% pada tahun 2045 ke dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.
Sektor pertanian yang menyumbang 27% PDRB menjadi prioritas, mengingat masih banyak petani yang belum terjangkau pembiayaan formal. Oleh karenanya, Wagub mengajak industri perbankan dan lembaga jasa keuangan berkolaborasi dalam mendukung percepatan akses modal, termasuk dalam pembiayaan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
Sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal beberapa waktu lalu telah mengundang beberapa pimpinan perwakilan dari industri perbankan di Provinsi Lampung untuk membahas sinergi dalam percepatan akses modal, khususnya bagi sektor pertanian
“Kita harus memastikan para Petani, Nelayan, Pelaku UMKM serta kelompok-kelompok rentan yang ada di pelosok desa di Provinsi Lampung memiliki akses pembiayaan mudah, adil dan berkelanjutan,” ujar Wagub.
Selain Rakor, juga digelar Bimtek Web Pelaporan SiTPAKD untuk memastikan TPAKD kabupaten/kota memiliki operator kompeten yang menginput data akurat dan konsisten sehingga sistem dapat digunakan secara berkelanjutan agar kebijakan yang diambil berbasis data yang valid.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, jajaran TPAKD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Perwakilan Perbankan, menandai komitmen bersama mewujudkan akses keuangan merata sebagai pilar pembangunan ekonomi Lampung. (Rls/SA)
