Ia menekankan pentingnya menempatkan pendanaan karbon dalam kerangka keadilan sosial. Manfaat karbon harus nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari dukungan mata pencaharian alternatif, penguatan kelembagaan desa, mitigasi konflik satwa-manusia, hingga peningkatan layanan sosial.
Soni juga mengingatkan agar perubahan zonasi kawasan untuk kepentingan perdagangan karbon tidak mengulang konflik lama.
“Bagi masyarakat, zonasi bukan sekadar garis di peta, melainkan menyangkut ruang hidup dan akses ekonomi. Tanpa dialog dan kompensasi yang adil, konflik dapat muncul kembali dalam wajah baru,” tegasnya.
Kedua akademisi sepakat bahwa perdagangan karbon bukan solusi instan bagi persoalan lingkungan di Lampung. Namun, jika dirancang dengan tata kelola yang kuat, berbasis bukti ilmiah, dan menjamin keadilan sosial, perdagangan karbon dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan perdagangan karbon seharusnya tidak diukur dari banyaknya kredit yang dijual, melainkan dari menurunnya konflik, meningkatnya kesejahteraan warga, serta menguatnya kepercayaan antara masyarakat dan pengelola kawasan,” pungkas Soni.
Hal Senada juga disampaikan Akademisi Unila Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA, menilai bahwa secara modal alam Lampung berada pada posisi yang relatif kuat untuk masuk ke perdagangan karbon.
Keberadaan kawasan hutan, wilayah pesisir, serta ekosistem mangrove merupakan aset penting yang relevan dengan agenda ekonomi hijau dan penurunan emisi.
“Kalau ditanya realistis atau tidak, jawabannya potensinya ada, tetapi tidak otomatis. Peluang ini hanya akan bermakna jika dikelola secara serius, bukan sekadar ikut tren,” ungkap Saring.
