Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, yang juga memimpin jalannya rakor, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi dan berbagi antar Dinas Kominfo se-Lampung.
“Melalui forum ini, kita bisa menduplikasi inovasi terbaik antar kabupaten/kota agar tercipta ekosistem digital yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Lampung,” ujar Ganjar.
Menurutnya, kekuatan digitalisasi tak hanya terletak pada infrastruktur teknologi, melainkan pada kolaborasi lintas daerah dan kesamaan visi dalam membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Rakor ini turut menghadirkan Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Ahmadriswan menjelaskan bahwa data yang dikelola BPS terbagi menjadi tiga jenis: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Ketiganya merupakan pilar penting untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
Salah satu data penting yang baru saja dirilis adalah tingkat kemiskinan Lampung Maret 2025 yang tercatat sebesar 10,00%, turun 0,62 persen poin dari September 2024.
Penurunan ini merupakan yang tercepat kedua di Indonesia setelah Gorontalo. Data ini bukan sekadar angka, tapi cermin dari hasil kerja keras daerah dalam menurunkan kemiskinan melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Menutup rangkaian acara, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, S.Ag., M.H., C.Med., memaparkan peran penting keterbukaan informasi publik di era digital. Menurutnya, pengelolaan informasi yang baik dan transparan menjadi salah satu indikator keberhasilan transformasi digital pemerintahan.
Rakor ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyukseskan Tiga Cita Gubernur Lampung: Lampung Sejahtera, Lampung Berdaya Saing, dan Lampung Inklusif. Digitalisasi pemerintahan diharapkan menjadi motor utama yang mendorong efisiensi layanan, partisipasi publik, dan pembangunan yang berkeadilan.
(Rls/SA)
