5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kementerian atau lembaga, industri jasa keuangan, dan stakeholders terkait terus berupaya mendorong akses keuangan kepada masyarakat dengan kembali menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) sebulan penuh, guna meningkatkan pengguna layanan Industri Keuangan.
Diketahui bahwa, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen.
Sementara itu, jumlah indeks literasi keuangan untuk posisi di Provinsi Lampung sendiri masih di bawah nasional yang mencapai 30,97 persen untuk tahun 2019 dan inklusinya 61,94 persen.
Secara umum, tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini berada pada posisi yang relatif tinggi yakni 76 persen pada 2019. Namun, jumlah indeks inklusi keuangan tersebut dipatok lebih tinggi lagi yaitu 90 persen pada 2024 mendatang.
Indeks literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta pengelolaan keuangan dalam mencapai kesejahteraan.
Adapun, indeks inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dari kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.
“Nah, tentunya Bulan Inklusi Keuangan ini digelar sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan itu dan mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan,” ungkap Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung, dalam gelaran jumpa pers Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022 di Kantor OJK Provinsi Lampung.
“Kita lakukan setiap tahun BIK dan ada satu bulan kita gunakan khusus untuk kita berikan semacam gebyar. Ya, jadi ada gaung gitu,” sambung Bambang.
Menurutnya, BIK ini merupakan kegiatan tahunan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan secara berkelanjutan.
“Jadi ada satu bentuk peningkatan inklusi yang sistem berkepanjangan maupun berkelanjutan. Jadi tidak stag begitu saja,” ujar Bambang.
Kegiatan yang dilakukan antara lain, masih kata Bambang, ada kampanye dan sosialisasi terkait inklusi keuangan serta berbagai penjualan produk jasa keuangan yang berinsentif.
“Jadi saat ini bisa kita lihat beberapa bank sudah memasang spanduk penjualan produk-produk mereka yang berinsentif seperti ada diskon, bonus, reward, cashback dan promo khusus di bulan Oktober,” papar dia.
Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, OJK Provinsi Lampung, Aprianus John Risnad mengatakan bahwa tujuan kegiatan BIK tentunya untuk membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat.
Pasalnya, banyak orang sudah mengakses produk jasa keuangan tapi tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup terkait produk dan risiko yang ada.
“Literasi keuangan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar mereka benar-benar paham dengan karakteristik itu termasuk risiko biaya kalau ada kewajiban,” ungkapnya.
“Tentunya, kita ingin juga membuka akses keuangan di berbagai lapisan hingga ke desa-desa karena kita lihat lagi inklusi keuangan di desa itu lebih rendah dari kota,” sambung dia.
Persoalannya karena memang akses atau jaringan kantor dari industri keuangan itu terbatas sehingga solusinya melalui digitalisasi dari produk-produk industri keuangan supaya bisa menjangkau mereka tanpa harus membuka jaringan kantor.
“Dengan begitu, penerapan teknologi informasi berbasis digital tentunya akan membantu percepatan inklusi keuangan secara menyeluruh di Indonesia,” ujarnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan
Sebagai bentuk program peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat desa, OJK Provinsi Lampung bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung tercatat telah meresmikan sebanyak delapan Desa Inklusi Keuangan.
Rinciannya yaitu 4 (empat) Desa Inklusi Keuangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dan 4 (empat) Desa Inklusi Keuangan lainnya yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
“Hari ini kita resmikan kembali 4 (empat) desa inklusi keuangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu Tiyuh Marga Kencana, Tiyuh Margodadi, Tiyuh Margo Mulyo dan Tiyuh Penumangan Baru,” ujar Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung beberapa waktu lalu.
Desa inklusi keuangan kali ini lebih mantap, karena untuk awalnya sudah didukung dengan industri perbankan milik masyarakat Tubaba, yaitu BPRS Tani Tulang Bawang Barat dengan program pembiayaan melawan rentenir Tumpas Rentenir Objektif dengan Pembiayaan Syariah (TOPS).
Lalu, Bank Lampung dengan program penyaluran KUR KPB yang sejalan dengan program pemerintah provinsi Lampung dan agen Laku Pandai L-Smart yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus datang ke bank.
BPJS Ketenagakerjaan dengan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) yang memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang cakupan pesertanya mengakuisisi pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah (BPU) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Serta Bursa Efek Indonesia yang memperkenalkan dan memperluas akses masyarakat desa untuk berinvestasi di pasar modal.
“Seluruh industri jasa keuangan tersebut hari ini juga melakukan penyerahan secara simbolik untuk program-program tersebut,” papar Bambang.
Bambang menjelaskan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan ketiga yang dilakukan OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 76,19 persen yang menunjukkan peningkatan dibandingkan hasil survey OJK pada tahun 2016, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 29,66 persen dan indeks inklusi keuangan 67,82 persen.
Sementara Lampung menunjukkan hasil survei di bawah nasional, dengan indeks literasi keuangan sebesar 30,97 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 61,94 persen.
Desa Inklusi Keuangan merupakan program kerja TPAKD Provinsi Lampung yang digagas atas dasar rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa yang secara nasional masih rendah, yaitu 28,04 persen dan 47,62 persen.
Melalui program Desa Inklusi Keuangan, ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian desa sebagai bentuk akselerasi akses keuangan di desa guna mendukung sektor usaha yang berkembang di desa tersebut.
“Peresmian Desa Inklusi Keuangan ini menunjukkan masyarakat Tubaba menyambut baik dan berkontribusi besar dalam perluasan akses keuangan di Lampung,” kata Zaidirina, PJ Bupati Tulang Bawang Barat.
Pihaknya berharap masyarakat Desa Tubaba dapat terus aktif menjalankan dan memperluas kebermanfaatan program Desa Inklusi Keuangan atau berinisiatif dan berkomitmen mengajukan diri untuk menjadi Desa Inklusi Keuangan.
Desa Inklusi Keuangan ini menyasar pada perluasan akses keuangan yang juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan desa. “Saya berkomitmen agar seluruh tiyuh di Tubaba dapat menjadi desa digital, diantaranya melalui e-KPB dan agen Laku Pandai,” katanya.
Desa Inklusi Keuangan merupakan bentuk sinergi TPAKD Provinsi Lampung dengan program Smart Village milik Pemerintah Provinsi Lampung melalui pengembangan Smart Economy.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong peningkatan inklusi keuangan menjadi bagian dari program atau kebijakan pemerintah daerah sebagai daya dorong bagi percepatan akses keuangan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.
Dengan begitu, Desa Inklusi Keuangan diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan desa untuk mencapai target indeks inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 90 persen sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020.
Teknologi Digital Permudah Akses Layanan Jasa Keuangan
Penggunaan teknologi digital pada layanan jasa keuangan berhasil meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dunia.
Pasalnya, dengan digitalisasi kalangan yang sebelumnya kesulitan karena berbagai faktor kini bisa mengakses layanan jasa keuangan.
Oleh karenanya, Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders, sehingga upaya-upaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan juga merata dapat diraih.
Pengamat Ekonomi Central for Urban and Regional Studies (CURS), Erwin Octavianto, memandang bahwa hal ini menjadi tugas yang cukup berat di Lampung khususunya bagi OJK karena kalau nasional mungkin semua orang sudah paham dan memiliki akses pelayanan keuangan yang baik, contohnya di kota besar seperti Jakarta dan lainnya.
“Tapi kalau di Lampung jangan hanya melihat di Bandar Lampung saja tapi juga wilayah kabupaten lainnya seperti Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulang Bawang, Mesuji itu sudah sejauh apa atau bagaimana,” paparnya
“Oleh karenanya, pemanfaatan teknologi digital tentunya dibutuhkan dalam hal ini untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah tersebut,” sambung dia.
Perekonomian global tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan tren pemulihan ekonomi nasional.
Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru adalah dengan pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi.
Tingkatkan Edukasi Keuangan di Kalangan Pelajar Lewat Program Kejar
Untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan pelajar, OJK terus mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang menargetkan pelajar Indonesia memiliki rekening tabungan perbankan.
Belum lama ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Agama Provinsi Lampung, Asbisindo dan Kompartemen BPRS mendorong program peningkatan literasi dan inklusi Keuangan Syariah bagi kelompok pelajar melalui Program Kejar.
Program Kejar sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang memiliki tujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal dapat dilakukan sejak dini.
Melalui “Gerakan Menabung Simpel IB bersama 1.000 pelajar/santri” dalam Rangka Hari Indonesia Menabung (HIM) Tahun 2022, telah dilakukan MoU atau perjanjian kerja sama 13 (tiga belas) perbankan syariah dengan 21 (duapuluh satu) Sekolah/Madrasah dan Pesantren, dan sebanyak 3.434 rekening pelajar.
ADK OJK Bidang EPK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang telah mendukung dalam upaya mendekatkan pelajar dan santri di Provinsi Lampung dengan produk Keuangan yaitu melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Lampung mengenai Hari Indonesia Menabung yang telah diikuti oleh seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Lampung.
Friderica juga berharap program literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan secara bersama ini dapat meningkatkan pemahaman dan kebiasaan menabung generasi muda dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam sambutannya mengatakan bahwa penyediaan akses keuangan untuk pelajar/santri ditujukan untuk membangun pendidikan karakter budaya menabung sejak dini.
Dengan terus menabung, generasi muda akan menjadikan masa depan mereka lebih kuat dan sejahtera serta tentunya akan turut berkontribusi dalam membangun perekonomian negara.
Masyarakat Harus Semakin Cerdas Manfaatkan Inklusi Keuangan
Masyarakat harus semakin cerdas dan update informasi untuk memanfaatkan inklusi keuangan sehingga akses terhadap produk jasa layanan keuangan tidak terhambat dan lebih cepat.
“Jika kita melihat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat unbanked, inklusi keuangan itu adalah hal positif,” papar Erwin Octavianto, Pengamat Ekonomi Central for Urban and Regional Studies (CURS), belum lama ini.
Pasalnya, inklusi keuangan ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya saat ini masyarakat perlu memiliki akses terhadap produk jasa keuangan apapun bentuknya baik asuransi, perbankan maupun bukan.
“Tapi pada dasarnya dengan menghadapi industri 4.0 dan menuju industri 5.0 tentu hal yang seperti ini adalah hal yang wajar,” papar Erwin.
Karena beberapa orang yang memahami dan menjalankan bisnis di dalam industri 4.0 itu justru lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang masih menjalankan bisnis dengan cara lama (tradisional).
Tentu ini memberikan gambaran juga bahwasannya masyarakat memang masih butuh akses terhadap produk-produk keuangan yang memang saat ini sudah mulai mengarah pada produk-produk jasa digital.
Kemudian, masyarakat harus memahami ini dan sekaligus juga memanfaatkannya. Namun, ada beberapa masyarakat yang memahami tapi menjadi korban.
“Nah, itu kan ada positif dan negatifnya. Tentu hal positifnya kita berharap ini dapat termanfaatkan dengan baik,” harapnya.
“Jadi, informasi-informasi dan insentif-insentif yang diberikan oleh akses produk keuangan baik dari aspek digital maupun pelayanan perbankan langsung sedikit banyak memberikan gambaran,” sambungnya.
Menurut Erwin, hal yang menarik di sini adalah adanya program-program insentif yang coba digaungkan OJK dalam rangka menarik masyarakat untuk mengikuti program ini.
Tentu pada dasarnya tujuannya adalah menurunkan gap masyarakat yang memang belum paham informasi, terlalu jauh ketinggalan informasi, dan terlalu jauh memahami produk layanan keuangan yang saat ini semakin lama semakin gencar dan juga semakin lama semakin update atau terbarukan.
“Yang kemudian, nanti dampaknya pada kegiatan masyarakat itu sendiri baik dalam aspek membeli maupun berbisnis,” beber Erwin.
Ia menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa kegiatan baik festival, bazar ataupun kegiatan event-event tertentu yang memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Artinya, ini menjadi gambaran juga bagi masyarakat bahwasannya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis, pelayanan sudah mulai merambah kepada program-program inklusi keuangan tersebut.
Inklusi keuangan, masih kata Erwin, juga memberikan kemudahan bagi perbankan untuk melihat potensi-potensi masyarakat yang nantinya bisa ditawarkan jasa-jasa keuangan yang tujuannya tentu peningkatan produktivitas misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebagainya.
Masyarakat saat ini misalnya UMKM-UMKM yang tidak paham tentang akses produk layanan perbankan masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengakses KUR yang tingkat bunganya rendah.
“Padahal itu sangat dibutuhkan bagi UMKM dalam rangka meningkatkan kegiatan, modal usahanya dan meningkatkan taraf bisnisnya dari UMKM menjadi bisnis dengan skala sedang dan besar,” tandasnya.
Diharapkan, dengan adanya gelaran BIK yang dilaksanakan oleh OJK bersama kementerian atau lembaga, industri jasa keuangan, dan stakeholders terkait ini menjadi pengingat kuat untuk masyarakat bahwa banyak produk inklusi keuangan yang bagus untuk kebutuhan mereka baik untuk berinvestasi atau kebutuhan mereka dalam berusaha.
Dengan semakin terbukanya akses keuangan masyarakat, penggunaan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Eka Ahmad S)
