5W1HIndonesia.id, Jakarta – Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) harus menjadi katalisator kegiatan ekonomi nasional.
Sebuah produk yang lulus uji laboratorium dan memenuhi persyaratan standar, akan lebih dipercaya terutama di pasar internasional.
Terkait hal tersebut, saat ini ada dua isu penting yang harus mendapat prioritas kegiatan SPK, yaitu penanganan Covid-19 dan membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari krisis akibat dampak pandemik untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad di Kantor BSN, menjelaskan bahwa terkait isu pertama mengenai penanganan pandemi Covid-19, BSN telah melakukan berbagai upaya di antaranya penyusunan 31 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Covid-19; penyusunan skema sertifikasi peralatan kesehatan.
Lalu, penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk masker dan sarung tangan; pemastian kompetensi 55 lab pengujian dan medis yang mampu menguji Covid-19; pelaksanaan remote assessment (KAN ke LPK) dan remote audit (LPK ke industri).
“fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK); serta melakukan pendampingan dalam pengujian dan kalibrasi ventilator dan termometer,” bebernya di Jakarta, Selasa (28/7/2020).
Terkait perumusan SNI, Kukuh menerangkan bahwa sampai saat ini BSN telah merumuskan 13.071 SNI dimana 10.855 SNI di antaranya merupakan SNI yang masih aktif digunakan. Dari jumlah tersebut SNI terkait sektor kesehatan per Maret 2020 berjumlah 273 SNI.
Adapun, perumusan 31 SNI terbaru terkait Covid-19 terdiri dari 29 SNI adopsi identik yang mencakup SNI untuk masker, respirator, pelindung mata, pelindung pernapasan, sarung tangan pelindung, sarung tangan medis, pakaian pelindung, ventilator, hand sanitizer, dan pedoman manajemen biorisiko laboratorium.
“Untuk skema akreditasi yang dimiliki Komite Akreditasi Nasional (KAN), saat ini KAN mengoperasikan 32 jenis akreditasi. Dari 32 skema tersebut, terdapat 7 skema akreditasi sektor kesehatan,” terangnya.
Komentar