“Zona Integritas adalah bagian penting dan ini juga selaras dengan asta cita Bapak Presiden kita. Terkait dengan penanganan terkait dengan korupsi. Integritas ini sangat relevan dengan tujuan itu, untuk mengurangi tingkat KKN yang ada di negara kita ini salah satu yang kita kumandangkan dari tahun ke tahun itu adalah pembangunan zona integritas,” terangnya.
“Unit-unit yang akan menerapkan, khususnya kita utamakan pada unit layanan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Ini yang kita pengen terus dorong untuk meningkatkan perbaikan terhadap unit-unit kerja sehingga nanti unit-unit kerja yang ada di provinsi ini semua mengarah ke sana,” tegasnya.
Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung, Hery Sadli, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa seluruh OPD memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintahan.
“Kita semua seluruh OPD ini terlibat disitu, karena SAKIP menyangkut dengan program kegiatan, penyelesaian indikator kinerja utama (IKU) kemudian juga bagaimana selaras dengan akuntabilitas keuangannya, itu semua ada di OPD,” ucapnya.
Hery juga menerangkan bahwa berkat kerja sama seluruh pihak terlibat, penilaian RB di Provinsi Lampung pada tahun 2024 meraih penilaian yang cukup memuaskan.
“Reformasi Birokrasi (RB) nya kemarin itu di tahun 2024 target kita semula di B, tapi berkat kerja sama dan sinergitas kita semua untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi ini maka di tahun 2024 kemarin kita meningkat sangat tajam, yaitu di A meskipun masih A-,” ucapnya.
Namun demikian hal tersebut diharapkan tidak membuat provinsi Lampung berpuas diri tapi dapat terus meningkatkan penilaian tersebut.
“Mudah-mudahan dengan kepedulian dan sinergitas kita semua, Sakip kita meningkat, RB kita sesuai arahan pak gub dapat masuk 3 besar, kemudian juga ZI kita juga ada nilainya,” tandasnya. (Rls/SA)
