“Ini menjadi kerja sama kita nanti untuk bisa menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan baik oleh Bappeda dalam hal ini Pemerintah Daerah serta masing-masing OPD dalam upaya berkontribusi dalam mengawal penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung,” tegasnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Madya PANRB, Hatni menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP, RB dan ZI di Provinsi Lampung.
“Tujuan kami kesini, dalam rangka pembinaan terkait dengan peningkatan implementasi SAKIP, RB dan ZI. Jadi, tiga hal tersebut yang kami diminta untuk mendorong Provinsi Lampung untuk secara maksimal,” ucapnya.
Untuk itu, Analis Kebijakan Madya PANRB, Hatni meminta komitmen dari seluruh pihak terlibat dalam pengimplementasian hal tersebut di unit kerjanya masing-masing.
“Komitmen Bapak-Ibu sekalian sebagai pejabat di unit kerja masing-masing untuk mengimplementasikan secara baik di unit kerja kita di masing-masing OPD dan tentu kontribusinya terhadap provinsi Lampung,” pintanya.
Hatni dalam penjelasannya juga menyampaikan bahwa penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah itu memang bobot yang paling tertinggi adalah di dokumen perencanaan, namun demikian hal tersebut yang secara formal bukan hanya sekadar di atas kertas, namun implementasinya.
“Pergerakan kita di SAKIP memang masih tipis-tipis naik tapi hanya tipis-tipis. Kalau RB ini perlu dipertahankan ya. Walaupun kita dapat A, karena ini kalau pelaksanaan RB itu bisa naik turun setiap tahunnya karena kondisi di lapangan belum tentu sama ya,” ucapnya.
Hatni juga menegaskan bahwa Zona Integritas juga merupakan hal yang tak kalah penting.
