Bandar LampungLampungPemerintahan

Herman HN: Tidak Ada Efesiensi Alokasi Anggaran Belanja Langsung

45
×

Herman HN: Tidak Ada Efesiensi Alokasi Anggaran Belanja Langsung

Sebarkan artikel ini

5W1H, Bandar Lampung – Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN menyatakan bahwa tidak ada efisiensi dalam alokasi anggaran belanja langsung.

“Ya gak ada penghematan, karena biaya langsung itu kan untuk pentingnya rakyat. Serta rencana pembangunan flyover tahun 2020 ada dua, satu di Jalan Sultan Agung,  Jalan Kimaja, serta satu underpass di Jalan Urip Sumoharjo,” ucapnya ketika menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung dalam agenda Penetapan Propemperda Tahun 2020 dan Pembicaraan Tingkat I yaitu Penyampaian  Raperda APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (4/11/2019).

Baca Juga  Pastikan Pasokan Listrik Aman saat Natal, PLN UID Lampung Tinjau Kelistrikan Gereja

Wali Kota Herman HN dalam sambutannya menuturkan bahwa dalam rancangan APBD tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang selaras dengan peraturan menteri dalam negeri.

“Tentang pedoman penyusunan  Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah tahun 2020 dan juga tetap berorientasi pada anggaran  berbasis kinerja,” paparnya.

Baca Juga  Lewat Puasa Bersama dan Santuni Anak Yatim, PLN UP3 Metro Tebar Kebahagiaan Ramadan

Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2020. Pendapatan daerah kota Bandar Lampung  direncanakan  mencapai 3 trilyun 50 milyar rupiah lebih.

“Target pendapatan daerah secara keseluruhan antara lain bersumber  dari pendapatan asli daerah sebesar 980 milyar rupiah lebih, dana perimbangansebesar 1 trilyun 452 milyar rupiah lebih, lain-lain pendapatan  daerah yang sah sebesar 616 milyar rupiah lebih,” terang Herman.

Baca Juga  HUT Bandar Lampung ke-340, Eva Dwiana Potong Tumpeng Bareng Anggota Dewan

Selanjutnya, Herman HN mengatakan dalam rangka pelaksanaan rencana belanja daerah. Direncanakan alokasi dana sebesar 2 trilyun 924 milyar lebih, yang terbagi dalam dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

“Besaran alokasi anggaran belanja langsung  tersebut untuk pembangunan, kepentingan  rakyat yang harus diutamakan. Belanja pegawainya 40 sekian persen,  belanja untuk kegiatan 59 sekian persen,” pungkas Herman. (SA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *