Gubernur Lampung Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung

5W1HIndonesia.id, Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/11/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan terima kasih atas saran, masukan, tanggapan, dan pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat sebelumnya.

“Terima kasih kepada Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Nasdem atas saran, masukan dan tanggapan serta pertanyaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024,” tuturnya.

Dalam rangka memenuhi harapan seluruh Fraksi DPRD terhadap berbagai pokok permasalahan yang disampaikan, Gubernur menyampaikan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam lampiran Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Raperda tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2024.

A. Terkait Kinerja Fiskal Daerah, pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik pada 12 Juni 2019, kondisi APBD Provinsi Lampung mengalami defisit sebesar Rp 1,7 triliun. Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung berjuang agar beban hutang yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung pada periode sebelumnya untuk dapat diselesaikan.

Pada tahun 2023 hutang pinjaman PT SMI beserta bunga pinjaman telah lunas terbayarkan, begitu juga dengan kewajiban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota telah terbayarkan. Sehingga kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi kebijakan periode sebelumnya telah diprioritaskan pembayarannya di periode kepemimpinan saat ini.

B. Kinerja penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung mengerahkan seluruh kemampuan yang didukung dengan peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dan Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat. Hasilnya, terukir prestasi Provinsi Lampung sebagai salah satu Provinsi Terbaik dalam Penanganan Covid-19, dengan mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 18 miliar di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat terbatas kala itu.

Untuk capaian indikator makro Provinsi Lampung menunjukkan kinerja semakin membaik dan meningkat sampai saat ini, hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang cukup tinggi bersifat Inklusif karena berpengaruh langsung kepada Penurunan Angka Kemiskinan, Penurunan Tingkat Pengangguran, dan Penurunan Gini Rasio. Data BPS menunjukan kinerja Provinsi Lampung sangat baik setelah dihantam Pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi kita sekarang mulai pulih.

Pertumbuhan ekonomi Lampung sudah kembali positif pada 2021. Bahkan, pada triwulan II-2022 ekonomi di Provinsi Lampung mampu tumbuh sebesar 9,12% (q-to-q) yang merupakan pertumbuhan ekonomi triwulanan tertinggi di Indonesia. Pada triwulan II tahun 2023 ini, jika dibandingkan dengan triwulan I-2023 (q-to-q) ekonomi di Provinsi Lampung juga terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 8,15%.

2. Indeks Gini, dimana berdasarkan data statistik, capaian indikator Indeks Gini Provinsi Lampung dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan, dari 0,330 pada tahun 2017 menjadi 0,313 di tahun 2022. Pada tahun 2022, (semakin rendah Gini Rasio menunjukkan semakin merata distribusi pendapatan).

Gini rasio Provinsi Lampung lebih baik daripada capaian Nasional yang sebesar 0,381 dan menjadi provinsi terbaik ke-4 di Pulau Sumatera.

Penurunan Gini Rasio ini dicapai antara lain melalui pembangunan pertanian dan perdesaan sehingga terjadi peningkatan ekonomi di perdesaan yang berdampak mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Infrastruktur jalan, usaha tani, adanya program KPB, petani mendapatkan kemudahan dari sarana dan prasarana pertanian, kemudahan mendapatkan pembiayaan pengolahan pertanian, manajemen pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

3. Produk Domestik Regional Bruto, pada triwulan I tahun 2023 ini, Lampung menjadi satu-satunya Provinsi di Sumatra yang tumbuh positif pada kwartal tersebut, mendekati titik stabil pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, seperti sebelum pandemi di kisaran 5% (y-on-y). Untuk kontribusi PDRB di wilayah Sumatra, Provinsi Lampung berkontribusi terbesar ke-4 yaitu sebesar 10,52 %.

4. Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen dalam upaya menurunkan kemiskinan di Provinsi Lampung, hal ini ditunjukkan melalui capaian tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang berhasil diturunkan dari 12,62 persen pada Maret 2019 hingga mencapai 11,11 persen pada Maret 2023 atau terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 138,565 jiwa.

Atas hasil kerja keras bersama antara DPRD Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka pada tahun 2022 Provinsi Lampung menjadi Provinsi peringkat ke-3 dengan penurunan jumlah penduduk miskin terbanyak secara Nasional, setelah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

Laman berikutnya